Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, hal inilah yang melatarbelakangi kegiatan studi banding Pansus III DPRD Kabupaten Jepara ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 terkait RANPERDA tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang retribusi Tempat Rekreasi.

Dalam pertemuan tersebut Dinas Pariwisata diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata Hary Sukmono, ST menjelaskan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul terkait retribusi obyek wisata mengalami 3 kali perubahan. Peraturan Daerah pertama pada tahun 2012, perubahan pertama tahun 2013, perubahan kedua tahun 2017, perubahan ketiga tahun 2018. Perubahan-perubahan tersebut meliputi  struktur dan besaran tarif, hingga pada perubahan 2018 ada beberapa penambahan obyek baru, tata cara pemungutan retribusi  yang dilaksanakan di tempat retribusi  oleh petugas dinas atau di tempat lain yang ditunjuk, pelaksaan pemungutan retribusi sendiri dalam perda dilakukan oleh 3 pihak yaitu (pihak Dinas Pariwisata, pihak desa yang ditunjuk sesuai SK penugasan bupati ke desa yang prosentase bagi hasilnya diatur didalam SK tersebut, kerjasama dengan pihak ke-3). Namun sampai saat ini baru menerapkan  dengan dua pihak yang kerjasama dengan pihak ketiga belum terlaksana dan untuk anak dibawah tahun tidak dipungut retribusi karena kebijakan dan itu berlaku untuk semua wisatawan tidak hanya warga gunungkidul saja dan terjadi dalam rangka mengikuti situasi kondisi yang ada karena bersifat dinamis.

Di gunungkidul ada obyek yang tidak dikenakan retribusi yaitu taman bunga yang ada di Ponjong karena destinasi tersebut dikelola oleh Bumdes dan merupakan asli asetnya desa tetapi disini Dinas Pariwisata tetap membina komunitas atau pokdarwis yang ada disana. Disamping itu ada pula obyek yang awalnya dikenai retribusi kemudian ditiadakan karena adanya peningkatan status wilayah tersebut dari Provinsi Daerah Yogyakarta yaitu Pantai Sadeng. Dalam mengantisipasi kecurangan dalam pemungutan reribusi Dinas Pariwisata menerapkan berbagai cara yaitu:

  1. Aturan setoran diwajibkan 1x24 jam pada hari kerja pengecualian untuk obyek wisata yang mendapatkan pemasukan kurang dari Rp 500.000,-
  2. Pengelompokan jenis tiket untuk 1, 2, 4, hingga rombongan,
  3. Terdapat pembagian tugas pemungutan retribusi antara aparatur Dinas pariwisata dengan pihak desa, sehingga pelayanan tetap 24 jam
  4. Pemasangan kamera pengawas CCTV di semua pos retribusi dan berbagai obyek wisata

Dalam kunjungan tersebut ada perbedaan yang signifikan terkait tarif retribusi karena dalam hal ini visi Bupati Kabupaten Gunungkidul berusaha meningkatkan PAD demi memperlancar APBD Kabupaten yang cukup besar sedangkan bupati terpilih Kabupaten Jepara justru ingin menurunkan PAD dengan wacana pembebasan tarif retribusi di hari-hari tertentu.

 

 



15-03-2019 Dibaca 37 Kali